Bagaimana Konsekuensi Tanggung Jawab Kontraktor Apabila Terjadi Kegagalan Konstruksi Menurut Undang-undang?

 

Bagaimana Konsekuensi Tanggung Jawab Kontraktor Apabila Terjadi Kegagalan Konstruksi Menurut Undang-undang?

Selama ini mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya bagaimana konsekuensi yang ditanggung oleh pihak kontraktor apabila terjadi kegagalan konstruksi, lalu apakah undang-undang mengatur hal tersebut? Ada banyak penjelasan mengenai hal ini salah satunya dari sisi hukum. Supaya lebih jelas baiknya simak lebih lengkapnya di bawah ini.

Kegagalan Konstruksi Menurut Sisi Hukum

Perlu diketahui jika sebenarnya undang-undang belum menyebutkan terkait dengan kegagalan konstruksi. Adapun undang-undang yang menyinggung tentang ‘kegagalan’ adalah tentang kegagalan bangunan yang terdapat pada undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 terkait Jasa Konstruksi.

Akan tetapi perlu digaris bawahi jika pada pasal tersebut yang disebutkan hanyalan ‘kegagalan bangunan’, tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ‘kegagalan konstruksi’ di dalam pasal ini. Dalam istilah teknis-yuridis hukum jasa konstruksi sendiri, jasa konstruksi didefinisikan sebagai layanan yang berhubungan dengan jasa konsultasi atau pekerjaan konstruksi.

Lalu apa definisi kegagalan bangunan di dalam pasal ini? Kegagalan bangunan di sini disebutkan sebagai suatu keadaan dimana bangunan runtuh atau tidak berfungsi pasca penyerahan hasil akhir dari jasa konstruksi tersebut.

Berdasarkan definisi di atas undang-undang ini tidak mengatur terkait dengan kegagalan konstruksi. Apa yang dimaksud kegagalan konstruksi di sini dalam konteks proses pengerjaan konstruksi yang masih berlangsung.

Bagaimana Jika Ada Kegagalan Konstruksi?

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika kemudian terjadi kegagalan konstruksi yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa konstruksi. Ada salah satu pasal yang cukup terikat erat Dengan mitigasi ‘kegagalan konstruksi’, yaitu Pasal 59.

Di sini disebutkan pada ayat dua terkait pengguan jasa dan penyedia jasa yang harus melakukan persetujuan atas hasil pengkajian, perencanaan dan/ atau perancangan serta rencana teknis proses pembangunan. Selain itu juga disebutkan bagaimana adanya susunan stanadar keamanan sampai dengan keberlanjutan produk jasa konstruksi dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan lingkungan.

Dari sana dapat diambil kesimpulan jika pihak pengguna jasa juga harus turut bertanggung jawab memberikan informasi terbuka tentang kondisi geografis dan lingkungan. Lalu apa ada pertanggung jawaban yang harus dilakukan pihak konstruksi apabila terjadi kegagalan konstruksi?

Selama ini dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 hanya diatur tentang kegagalan bangunan. Namun di sana disebutkan penyedia jasa wajib bertanggung jawab apabila kegagalan bangunan terjadi dalam jangka waktu paling lama 10 tahun.

Jadi apabila ternyata dalam jangka waktu 10 tahun tersebut terjadi kerusakan bangunan misalnya karena penggunaan vibrator internal dan external yang salah sehingga bangunan rusak atau roboh maka pihak penyedia jasa wajib bertanggung jawab. Hal ini dalam kasus tertentu juga dapat diterapkan pada kasus kegagalan konstruksi.

Ada banyak hal yang sebenarnya menjadi pertimbangan ketika melakukan tuntutan akan pertanggung jawaban pihak kontraktor ketika terjadi kegagalan konstruksi. Tentu saja pihak pengguna jasa harus turut bertanggung jawab apabila terjadi kegagalan konstruksi akibat kurang terbuka memberikan informasi terkait kondisi lingkungan di sekitar bangunan tersebut.

Namun, di sisi lain kondisinya akan berbeda apabila kegagalan bangunan atau konstruksi disebabkan oleh vibrator internal dan external yang tidak digunakan secara benar sehingga menyebabkan kerusakan beton pada bangunan misalkan. Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk menentukan dampak hukum dari adanya kegagalan bangunan atau konstruksi yang terjadi.

 

COMMENTS